Mendes Yandri Minta Pendamping Desa Jadi Agen Perlindungan Sosial

Jakarta - detikcom - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengatakan bahwa Kemendes PDT siap mendukung penuh dan menyukseskan program perlindungan sosial (Perlinsos) untuk masyarakat.

Untuk itu, Kemendes PDT akan melibatkan 25.380 pendamping desa yang tersebar di 37 Provinsi ini untuk menjadi agen Perlinsos yang diharapkan bisa membantu masyarakat untuk mendaftar atau memperbaiki data bantuan sosial.

Kemendes PDT akan berperan sebagai penyedia data pendukung untuk memperkuat penargetan, desain intervensi dan efektivitas program pengentasan kemiskinan berbasis desa.

"Jadi kami memang punya pendamping desa, yang aktif sekarang hampir 26 ribu tersebar di seluruh Indonesia. Fungsinya memang sangat relevan dengan yang kita bahas hari ini," ungkap Yandri dalam keterangannya, Rabu (30/9/2026).

Hal tersebut ia katakan saat menghadiri rapat tingkat Menteri dalam rangka perluasan Perlinsos dan rencana implementasi pada tahun 2027 di gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9).

Lebih lanjut, Yandri mengatakan setidaknya ada enam tugas dan peran strategis Pendamping Desa dalam mendukung Perlinsos seperti halnya fasilitasi identifikasi masyarakat rentan, penguatan akurasi data sosial, edukasi dan sosialisasi program Perlinsos, fasilitasi akses layanan Perlindungan sosial, penguatan pengawasan partisipatif dan penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Perluasan Perlinsos menjadi prioritas nasional untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan masyarakat secara lebih cepat dan tepat sasaran. Ketersediaan data yang akurat dan mutakhir akan menjadi krusial agar program Perlinsos tepat sasaran, inklusif dan berkelanjutan.

"Intinya kami siap bergerak dan kami akan segera melakukan hal-hal teknis. Kita dukung penuh, kami akan bergerak cepat untuk perluasan Perlinsos," ujar mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa perluasan Perlinsos dilakukan sebagai upaya untuk memberikan rasa keadilan dan kebersamaan untuk masyarakat di Indonesia.

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak di Kementerian/Lembaga beserta TNI dan Polri untuk bersatu padu dalam menyukseskan perluasan Perlinsos ini. Semua pihak diharapkan menjadi agen perluasan Perlinsos yang akan terus melakukan pendataan hingga akhir tahun 2026, sehingga pada 2027, bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat bisa tepat sasaran.

"Semua Kementerian/Lembaga, TNI, Polri harus bersatu padu. Ini akan menimbulkan rasa keadilan dan kebersamaan di Republik ini. Kita singkirkan perbedaan-perbedaan, kita konsentrasi untuk ini (Perlinsos). Karena ini merupakan basis dari pemerintah Presiden Prabowo, sukses besar dari pemerintah ini kalau ini bisa kita laksanakan," ujar Luhut.

Sebagai informasi, turut hadir dalam rapat tingkat Menteri ini yaitu Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar serta kepala lembaga terkait.

Lebih lanjut, turut hadir mendampingi Yandri dalam kegiatan ini yaitu Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagoro dan Dirjen Pengembangan Investasi dan Ekonomi Desa Tabrani.(detikcom)

Read More

SKB 3 Kementerian untuk Perempuan dan Perlindungan Anak

 Jakarta - Detik.com. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA), Arifatul Choiri Fauzi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk Perempuan dan Perlindungan Anak di gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, hari ini.

RBI merupakan gerakan kolaboratif lintas sektor dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan kearifan lokal secara holistik, integratif, dan berkelanjutan di desa dan kelurahan. Setidaknya ada tiga hal yang akan dilakukan dalam ruang kolaborasi ini, yakni; penerapan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang responsif gender dan berbasis hak anak, penerapan program pemberdayaan perempuan di desa dan kelurahan, serta pelaksanaan upaya perlindungan perempuan dan anak di desa dan kelurahan.

Dalam sambutannya, Yandri mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik SKB tiga menteri ini dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terutama di tingkat desa. Lebih lanjut, ia mengatakan dalam pelaksanaan RBI ini akan tetap memperhatikan kearifan lokal, karena jumlah desa saat ini sebanyak 75.266 dengan berbagai potensi yang ada.

"Jadi dalam hal nanti pelaksanaannya kita memperhatikan kearifan lokal sehingga nanti dinamika di desa itu tetap akan kita kedepankan potensi desa masing-masing. Maka tadi kami sudah sampaikan beberapa hal yang sudah kami lakukan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," ujar Yandri dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).

"Ini penting, dari sekian program Kementerian Desa, sangat cocok dengan SKB ini. Kami ada program transformasi ekonomi kampung terpadu (TEKAD), itu kebanyakan ibu-ibu atau emak-emak yang kami libatkan dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga dan pemberdayaan perempuan," sambung mantan Wakil Ketua MPR RI ini..

Oleh karena itu, ia menekankan di desa-desa sekarang perempuan tidak hanya dijadikan sebagai objek pembangunan, tapi perempuan harus menjadi sebagai subjek, sebagai pelaku utama pembangunan, termasuk perlindungan anak.

Apalagi saat ini persoalan sosial di desa-desa semakin banyak, seperti kenakalan remaja, peredaran narkoba, judi online dan lain sebagainya, maka peran perempuan sangat krusial dalam menekan persoalan sosial tersebut.

Di sisi lain, Kemendes PDT juga terus menekan persoalan sosial tersebut dengan program desa bebas narkoba hingga program pemuda-pemudi pelopor desa.

"Intinya semuanya kami akan lakukan untuk memastikan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu benar-benar dari lokal Desa. Nah kalau semua desa sudah melakukan itu maka sejatinya kita melakukan pemberdayaan perempuan Indonesia dan melakukan perlindungan anak-anak Indonesia," ungkap Yandri.

Sebagai informasi, setelah penandatanganan SKB, pada kesempatan tersebut juga dilakukan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 dengan pokok pembahasan verifikasi dan validasi terkait dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Turut hadir mendampingi Yandri dalam kegiatan ini yakni Wamendes PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid dan Kepala BPSDM Kemendes PDT Agustomi Masik. (detik.com)

Read More

Kemendes - Kopassus Dorong Percepatan Ekonomi Desa

Jakarta -  Detik.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menerima kunjungan Panglima Komando Pasukan Khusus (Pangkopassus) Letjen TNI Djon Afriandi. Pertemuan tersebut membahas rancangan program kolaborasi karya bakti.

Letjen Djon mengatakan dia bersama Mendes Yandri membahas soal kerja sama untuk membangun percepatan ekonomi di desa yang merupakan salah satu program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Ini kebetulan kami datang ke sini awalnya adalah kita mencoba sama-sama, khususnya dari Panglima TNI kemudian Kepala Staf Angkatan Darat, untuk mencoba mensukseskan program dari Asta Cita Bapak Presiden yang keenam, ya, yaitu membangun dari desa, membangun dari bawah untuk percepatan ekonomi," ujar Djon, Kamis (10/9/2026

Baca artikel detiknews, "Kemendes-Kopassus Dorong Percepatan Ekonomi Desa, Bengkulu Sasaran Pertama" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-8656761/kemendes-kopassus-dorong-percepatan-ekonomi-desa-bengkulu-sasaran-pertama. (detik.com/detik/

Read More

Kemendes PDT dan Komisi V DPR RI Bahas Arah Kebijakan dan Anggaran Tahun 2027

 Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto bersama Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria menghadiri rapat kerja bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Rapat kerja tersebut membahas evaluasi dan penyesuaian anggaran Tahun Anggaran 2026 dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) 2027. Forum ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah dan DPR RI untuk mengevaluasi capaian sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang perlu diperkuat dalam pelaksanaan pembangunan desa ke depan.

Di antaranya adalah Kick Off Festival Duta Desa Gen Z 2026 yang telah resmi dibuka untuk mendorong partisipasi, kreativitas, dan peran generasi muda dalam mempromosikan potensi serta pembangunan desa. Selain itu juga program Kabar dari Desa kolaborasi Kemendes PDT dengan TV One serta pengiriman tenaga kerja ke Jepang. Beberapa hal ini menjadi upaya untuk memastikan pembangunan desa melibatkan seluruh pihak serta memiliki jangkauan yang luas.

“Ini cara kami membangun desa melibatkan anak muda membangun desa. Intinya kami mencoba bagaimana desa berdaya baik dari pemberitaan maupun isu yang lain,” tegas Mendes Yandri dalam rapat tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Mendes juga menyampaikan top up anggaran Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp51,767 miliar, yang telah memperoleh persetujuan (No Objection Letter/NOL) dari IFAD pada 20 Juli 2026. Tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk memenuhi target outreach dan output program, menindaklanjuti rekomendasi hasil Supervisi Mission Internasional Fund for Agricultural Development (IFAD), serta mendukung penyelesaian dan pengakhiran Program TEKAD secara optimal. Usulan top up ini juga telah dibahas dan disepakati melalui Trilateral Meeting bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan pada 28 dan 31 Agustus 2026, sehingga pagu TEKAD Tahun 2026 menjadi Rp248,029 miliar dari sebelumnya Rp196,261 miliar.

Sementara itu, terkait kebutuhan anggaran Tahun 2027, Kemendes PDT masih menghadapi kesenjangan antara pagu yang tersedia dengan kebutuhan pelaksanaan program. Dari pagu sebesar Rp1,785 triliun, kebutuhan anggaran mencapai Rp5,514 triliun, sehingga terdapat backlog sebesar Rp3,728 triliun.

Kondisi tersebut mendorong Kemendes PDT mengusulkan tambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan program prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta percepatan pembangunan daerah tertinggal pada Tahun Anggaran 2027 yang direspons positif Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

“Mudah-mudahan APBN Kemendes 2027 mudah-mudahan bertambah. Kami mendukung sepenuhnya seluruh mitra kerja Komisi V termasuk Kemendes. Harus kita sadari skenario pembangunan sekarang juga ada tantangan di mana APBDes mengalami penurunan di mana dalam kewenangan desa untuk mengelolanya. Mudah-mudahan melalui forum terhormat ini mudah-mudahan pemerintah mendengar harapan kita semua,” ujarnya.

Terkait hal ini, komunikasi telah dilakukan Mendes Yandri dengan sejumlah pejabat terkait di antaranya Pimpinan DPR RI, Badan Anggaran (Banggar), dan Menteri Sekretaris Negara untuk penyesuaian pagu tersebut. Kendati demikian hal ini masih dalam pembahasan dan menunggu keputusan Menteri Keuangan.

Read More

Generasi Z Gelar Festival Desa

 

Jakarta, mercuswara.com - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menggagas program bertajuk Festival Duta Desa Gen Z sebagai bagian dari upaya melibatkan generasi muda dalam pembangunan desa di berbagai daerah. Program ini digagas dengan menggandeng publik figur Mandala Shoji, sejalan dengan semangat besar "Bangun Desa Bangun Indonesia" yang terus digaungkan Kemendes PDT.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan hal tersebut saat bersilaturahmi dan buka bersama dengan jurnalis di kediamannya, Senin (16/3/2026). Turut hadir dalam kesempatan itu Kepala Badan Pengembangan Inovasi (BPI) Mulyadin Malik, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Agustomi Masik, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (PDP) Nugroho Setijo Nagoro, serta sejumlah staf khusus kementerian.

Yandri menjelaskan, Festival Duta Desa Gen Z ditujukan agar Generasi Z dapat terlibat langsung dalam mengembangkan potensi ekonomi dan pembangunan desa di berbagai daerah. Menurutnya, keterlibatan anak muda menjadi kunci penting untuk memaksimalkan potensi desa, mulai dari sektor desa wisata, desa ekspor, hingga sektor unggulan lainnya.

"Gen Z ini akan terlibat langsung untuk memaksimalkan potensi desa, seperti desa wisata, desa ekspor, dan lain sebagainya," kata Yandri.

Ia menegaskan bahwa program ini bukan sekadar gimik semata, melainkan benar-benar diarahkan untuk menggali potensi desa sekaligus mendorong kreativitas Generasi Z dalam merancang gagasan pembangunan. Kemendes PDT bahkan berkomitmen memberikan pendampingan tidak hanya kepada para pemenang, tetapi juga kepada peserta yang belum terpilih, agar setiap gagasan tetap memiliki peluang untuk direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.

"Sehingga setiap ide baik tetap memiliki kesempatan untuk diwujudkan dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan desa," ungkap Yandri.

Sementara itu, Mandala Shoji yang turut menggagas program ini menjelaskan bahwa Festival Duta Desa Gen Z merupakan ajang pemilihan anak muda Generasi Z yang memiliki kreativitas untuk memajukan desanya masing-masing. Ia mengungkapkan, festival ini rencananya akan digelar setelah Lebaran 2026, dengan turut menggandeng kalangan selebritas, influencer, serta tokoh masyarakat desa yang sudah lebih dulu berkontribusi nyata bagi kemajuan desanya.

"Pada 2026 ini Festival Duta Desa Gen Z akan kita selenggarakan setelah Lebaran. Kita juga akan menggandeng selebritas dan influencer, serta masyarakat desa yang sudah berkontribusi untuk desanya, kita ajak bersinergi untuk menjadi contoh," kata Mandala.

Program ini turut sejalan dengan rangkaian Festival Bangun Desa Bangun Indonesia yang secara rutin digelar Kemendes PDT dalam rangka memperingati Hari Desa Nasional, mencakup beragam kategori lomba seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Inspiratif, Desa Digital, Desa Ekspor, hingga Festival Film dan YouTuber Desa. Melalui sinergi berbagai program tersebut, Kemendes PDT berharap dapat mendorong lahirnya lebih banyak inovasi anak muda demi mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. (mercusuar)

Read More

Pengukuhan Pemuda Bangun Desa Bangun Indonesia

 

AKARTA, Bertempat di Oproom Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kamis 11 Juni 2026 diselenggarakan acara Pengukuhan Pemuda Bangun Desa Bangun Indonesia oleh Menteri Desa H. Yandri Susanto, SPt. MPd.,  di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia

Para pemuda pemudi ini adalah peserta terpilih untuk magang ke Jepang. Sebelum berangkat para calon peserta dibekali pendidikan bahasa, keterampilan dari  LPK dan pendidikan nasionalisme kesamaptaan. Hal ini dimaksudkan untuk membekali para peserta untuk mampu beradabtasi dengan tempat kerja baru, negara yang jauh dari negara asal dan kelak bila telah selesai magang kembali ke Indonesia dengan membawa bekal keterampilan dan pengetahuan yang dapat dikembangkan di desa-desa negaranya. 

Kepala BPSDM PMDDT Dr. Agustomi Masik, M.Dev, Plg menyampaikan laporan bahwa kegiatan ini  dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, ini adalah kolaborasi berbagai pihak untuk membentuk Supeŕ Tim sebagai upaya meningkatkan kualitas masyarakat desa.  Ini adalah bentuk utk meningkatkatkan kopentensi masyarakat desa, saat ini kita masih hanya mampu meningkatkan kompentensi 4000 per tahun sementara desa di Indonesia terdapat 75266 desa. 

Berdasar data 70% pemuda yang pulang dari Jelang pulang ke Indonesia mampu utk menjadi pengusaha. Pemuda yang akan dikukuhkan sejumlah 200 pemuda dari 15 provinsi yg diharapkan dapat memberi dampak positif.  Tahun ini Universitas Siber Asia akan memberikan 500 beasiswa S1 bagi pemuda Indonesia. 

Dalam acara ini diselenggarakan penandatangan nota kesepahaman antara Universitas Siber Asia dengan Kementerian Desa dan daerah Tertinggal Republik Indonesia.

Hadir dalam acara Utusan Khusus Presiden Rafi Ahmad menyampaikan pesan dari Bapak Presiden Prabowo bahwa beliau mengapresiasi kegiatan membangun pemuda. Utusan Presiden juga mengapresiasi totalitas Menteri Desa dalam Membangun Desa.  Pengukuhan hari ini adalah titik awal untuk menciptakan pemimpin penggerak dan inovator Indonesia ke depan. 

Menteri Desa dalam sambutan arahannya  menyampaikan pesan bahwa yang berdiri disini kelak akan menjadi pemimpin di masa depan. Kemendesa melakukan kerjasama dengan parapihak utuk menjngkatkan sumberdaya manusia yang unggul melalui Pengukuhan Pemuda Bangun Desa Bangun Indonesia.. "Karena adik-adik adalah duta utk mengenyam pendidikan di negara yang maju maka jaga Negara yang kita cintai dengan menjaga nama baik Indonesia ketika berada di Jepang dengan belajar tekun dan menunjukkan bahwa yang berkesempatan berangkat ke Jepang adalah pemuda pilihan dan dapat menularkan hal-hal yang positif kepada para pemuda yang lain. 

Sepulang dari Jepang akan kita buatkan forum sebagai organisasi tindak lanjut untuk mengembangkan potensi 12 aksi prioritas bangun desa bangun Indonesia. Ketika pulang dari Jepang yang berangkat saat ini harus bukan cari kerja tetap menciptakan lapangan kerja. Acara disemangati dengan yel yel menggunakan bahasa Jepang. #BangunDesaBangunIndonesia Desa Terdepan Untuk Indonesia 11/06/2026

 Oleh:Bidang Pengelolaan Data dan Informasi TPP Pusat

Read More

Rencana Kerja TPP 2026

 

Panduan dan alat ukur untuk Rencana Kerja Tindak Lanjut dari beberapa agenda TPP, mulai dari sistem data sampai pada kepastian kunjungan lapangan / monitoring, serta evaluasi kinerja para TPP secara berjenjang. 

Read More

EKONOMI DESA: KDMP vs Minimarket, Realistis dan Proteksi

"Selanjutnya yang perlu diperjelas tentu tidak ada efek terhadap pengurangan tenaga kerja, karena yang dimaksud adalah izin baru yang tidak diterbitkan, sedangkan minimarket existing ya tetap beroperasi seperti biasa. Tidak ada gagasan yang dimaksud untuk membatalkan/mencabut izin..."

Oleh: Yahdil Abdi Harahap 

Staff Khusus Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI

MENARIK mencermati gagasan pemikiran dari Menteri Desa dan PDT, Bpk. Yandri Susanto, mengenai pembatasan izin ekspansi minimarket (modern) ketika Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sudah mulai beroperasi. Banyak muncul kontroversi mengenai gagasan ini. Namun, perlu kita lihat dari perspektif ekonomi masyarakat desa dan pengembangan ekonomi desa.

Jika dilihat dari visi Asta Cita Presiden Prabowo, KDMP merupakan salah satu pengejawantahan dari Asta Cita ke-6,  membangun dari desa. Dengan demikian, KDMP sudah seharusnya menjadi motor aktivitas perekonomian desa, dan juga sebagai salah satu sentral perekonomian desa yang dapat berperan sebagai 'pasar', tidak hanya produk (hasil) desa, tetapi juga produk kebutuhan masyarakat lainnya.

Kontroversi Masa Lalu

Sebenarnya keberadaan minimarket sampai ke tingkat bawah (pedesaan/pemukiman) sudah pernah menjadi persoalan dan/atau kontroversi beberapa tahun lalu, karena dikhawatirkan mengganggu eksistensi warung yang banyak diandalkan oleh masyarakat dalam menambah pemasukannya. Pada awal tahun 2000-an, pasca krisis ekonomi 1998, liberalisasi sektor perdagangan membuka pertumbuhan ritel modern. Jaringan seperti Indomaret dan Alfamaret mulai berekspansi cepat ke kota-kota besar. Pada awal tahun 200-an itu  warung tradisional mulai merasakan tekanan atas keberadaan minimarket, walaupun belum menjadi polemik nasional.

berdasarkan informasi dari eyang mbah google, puncak kontroversi yang signifikan terjadi pada sekira tahun 2007-2012, dimana pada masa itu gerai mini market melonjak ribuan unit per tahun. Minimarket masuk hingga ke permukiman padat dan dekat pasar tradisional. Maka, mjuncullah protes pedagang kecil dan organisasi pasar. Pada saat itu isu “minimarket menggerus warung” menjadi isu publik, termasuk di DPR dan media mainstream, yang kemudian terbitlah Perpres No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisiona, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Selanjutanya, banyak Pemerintah Daerah, pada waktu itu, merespon dengan: membatasi izin gerai baru, menerapkan moratorium, dan mengatur kemitraan dengan UMKM.

Realistiskah KDMP head to head Dengan Minimarket?

KDMP merupakan sosok pemain baru di dunia bisnis ritel, yang terkait dengan produk desa, yang seperti kita ketahui banyak produk desa yang dijual juga di minimarket, baikhasil olahan makanan ringan, beras, buah-buahan, sayuran, onat-obatan, dan beberapa produk lainnya. Hal ini tentu menimbulkan persoalan, ketika KDMP yang merupakan pemain baru harus berhadapan (head to head) dengan minimarket. Pertama, minimarket sudah memiliki ribuan gerai, sehingga memiliki daya tawar yang tinggi ke produsen. Kedua, sistem distribusi nasional, sehingga biaya logistik minimarket rendah. Ketiga, minimarket dapat melakukan kontrak langsung dengan pemilik brand.

Dengan demikian, maka sangat tidak realistis jika KDMP berhadapan dengan minimarket, disisnilah relevansinya kebijakan afirmatif pemeritah, baik pusat maupun daerah untuk menjaga keberlangsungan usaha bisnis KDMP.

Maka, perlu dijaga agar KDMP bisa bertumbuh, berkembang, kuat, sehingga pada tahap tertentu mampu bersaing dengan minimarket. Solusinya jelas, dengan tidak mengeluarkan izin baru minimarket (izizn ekspansi), khususnya minimarket di pedesaan/pemukiman.

 Relevansi Menjaga KDMP

Dengan demikian, apa yang menjadi ide/gagasan Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, untuk tidak menerbitkan izin baru (izin ekspansi) kepada minimarket merupakan hal yang sangat relevan dan kontekstual, dalam momen pembentukan dan mengawali jalannya bisnis KDMP, untuk menjaga keberlangsungan bisnis KDMP, paling tidak, sampai jangka waktu tertentu, sehingga KDMP tersebut bisa berkembang, sehat secara bisnis, dan kuat secara ekonomi. Hal ini penting, untuk menjaga apa yang menjadi tujuan pendirian KDMP: meningkatkan aktivitas perekonomian desa dengan me-manage potensi desa sedemikian rupa, sehingga bisa dipasarkan dengan baik; meningkatkan kesejahteraan, dan; meningkatkan pendapatan masyarakat desa (Anggota koperasi).

Selanjutnya yang perlu diperjelas tentu tidak ada efek terhadap pengurangan tenaga kerja, karena yang dimaksud adalah izin baru yang tidak diterbitkan, sedangkan minimarket existing ya tetap beroperasi seperti biasa. Tidak ada gagasan yang dimaksud untuk membatalkan/mencabut izin.

Dengan demikian, apa yang menjadi ide/gagasan Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, untuk tidak menerbitkan izin baru (izin ekspansi) kepada minimarket merupakan hal yang sangat relevan dan kontekstual, dalam momen pembentukan dan mengawali jalannya bisnis KDMP, untuk menjaga keberlangsungan bisnis KDMP, paling tidak, sampai jangka waktu tertentu, sehingga KDMP tersebut bisa berkembang, sehat secara bisnis, dan kuat secara ekonomi. Hal ini penting, untuk menjaga apa yang menjadi tujuan pendirian KDMP: meningkatkan aktivitas perekonomian desa dengan me-manage potensi desa sedemikian rupa, sehingga bisa dipasarkan dengan baik; meningkatkan kesejahteraan, dan; meningkatkan pendapatan masyarakat desa (Anggota koperasi).

Selanjutnya yang perlu diperjelas tentu tidak ada efek terhadap pengurangan tenaga kerja, karena yang dimaksud adalah izin baru yang tidak diterbitkan, sedangkan minimarket existing ya tetap beroperasi seperti biasa. Tidak ada gagasan yang dimaksud untuk membatalkan/mencabut izin. 26/02/2026

Oleh: Yahdil Abdi Harahap 

Staff Khusus Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Catatan: penulis sengaja hanya menyebut Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak memasukan Koperasi Kelurahan Merah Putih karena konteks pembahasan tulisan adalah gagasan Menteri Desa dan PDT, yang tentu penafsiran penulisan apa yang dimasksud beliau tidak termasuk dari kelurahan (perkotaan), artikel yang sama dimuat di Kompasiana sebagai opini untuk menjadi pemahaman bersama.

Read More

Tiga Kementerian Sepakat PMK 81 Tahun 2025

 

Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani dan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad memberikan penjelasan terkait terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025.

Dijelaskan Mendes PDT, pihaknya bersama Kemenkeu dan Kemendagri telah melakukan komunikasi intensif berbagai hal, termasuk soal perumusan kebijakan terkait desa dan implementasinya.

"Alhamdulillah, setelah berdiskusi panjang untuk kepentingan nasional dan masyarakat desa, kami menyepakati tindak lanjut yang dapat dilakukan secara bersama-sama, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, melengkapi terbitnya PMK Nomor 81 tahun 2025," kata Mendes Yandri.

Tindak lanjut PMK Nomor 81 Tahun 2025 Pembayaran untuk kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya atau Non earmarked adalah Pertama, menggunakan Sisa Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (Earmarked) untuk membayar kegiatan Non earmarked yang belum terbayarkan. Kedua, menggunakan Dana Penyertaan Modal Desa ke lembaga-lembaga ekonomi yang belum disalurkan dan/atau belum digunakan termasuk Penyertaan Modal ke BUM Desa/BUM Desa bersama untuk ketahanan pangan.

Kemudian, menggunakan sisa anggaran/penghematan anggaran tahun berjalan (tahun 2025) termasuk yang bersumber dari pendapatan selain Dana Desa dan/atau menunda kegiatan yang belum dilaksanakan dan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2025,

"Jika langkah Pertama hingga Empat masih belum mencukupi, maka selisih kekurangan dicatat sebagai kewajiban yang belum dibayarkan untuk dianggarkan dan dibayarkan di Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari pendapatan selain Dana Desa," kata Mendes Yandri.

Kemendagri, Kemendes PDT dan Kemenkeu, kata Mendes Yandri, bakal menerbitkan surat sebagai dasar Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa mengambil langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut Pertama, kewajiban yang belum dibayarkan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025. Kedua, Bupati menugaskan Camat untuk melakukan evaluasi APB Desa Tahun 2025 khusus terhadap pergeseran anggaran untuk mengalokasikan anggaran kegiatan yang belum terbayarkan. Ketiga, Pemerintah Desa segera melakukan Perubahan APB Desa tahun 2025 untuk pergeseran alokasi anggaran.

Keempat, menerbitkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2026 untuk menindaklanjuti SILPA mendahului Perubahan APB Desa 2026 dan Kelima, melakukan Perubahan APB Desa 2026 untuk memanfaatkan SILPA Tahun 2025 dan sumber pendapatan selain Dana Desa untuk mengutamakan penyelesaian kewajiban yang belum dibayar.

"Kami semua optimis langkah-langkah tersebut dapat dijalankan sehingga potensi gagal bayar mendapatkan solusi terbaik. Kami sampaikan terima kasih pada para Ketua Asosiasi yang turut bersama-sama merumuskan tindaklanjut terbaik kita semua," kata Menteri Yandri.

"Agar proses pelaksanaan langkah-langkah tersebut dapat berlangsung cepat dan efektif maka Pemerintah maupun Pemerintah Kabupaten akan terus melakukan pendampingan dan mitigasi," kata Mendes Yandri.

Turut hadir Ketua Asosiasi seperti Asosiasi Pemerintahan Desa Merah Putih, Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia, ASOSIASI PAPDESI, APDESI MERAH PUTIH, AKSI, PPDI dan PABPDSI.

Mendampingi Mendes dan Wamendes, Sekjen Taufik Madjid, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendes PDT.

Foto: Angga/Kemendes PDT

Teks: Firman/Kemendes PDT

Read More

Mendes PDT Raih Tokoh Pengembangan Potensi Desa Berbasis Inovasi

Jakarta -  Detik.Com. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto meraih penghargaan detikcom Awards 2025. Yandri menerima penghargaan sebagai Tokoh Pengembangan Potensi Desa Berbasis Inovasi.

Penghargaan detikcom Awards 2025 digelar di The Westin Jakarta, Selasa (25/11/2025). Penghargaan ini diterima langsung oleh Yandri Susanto.

 Detik.com melaporkan bahwa Yandri Susanto telah membuat kebijakan penting untuk kemajuan desa. Yandri menggagas program 'BumDes Siap Ekspor' di mana ekspor perdana 18,5 ton gula semut sudah dilakukan dari Banyumas ke Hungaria.

 Tak hanya itu, Yandri juga menggagas desa tematik dan One Village One Product (OVOP). Kini desa-desa jadi memiliki produk unggulan yang mampu bersaing dengan pasar internasional.

 Di sektor desa wisata, Yandri telah memajukan destinasi berbasis komunitas yang mengoptimalkan kekayaan alam dan budaya sebagai sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Target ada 15.000 desa maju menjadi desa mandiri dalam lima tahun untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi yang terukur dan berkelanjutan.

Penghargaan ini ditujukan bagi individu, pelaku usaha, dan unsur pemerintah yang telah menorehkan prestasi serta memberi dampak signifikan bagi bangsa.

Awards ini menyoroti karya, tata kelola, dan pencapaian unggul di berbagai bidang. Ajang ini menjadi salah satu cara detikcom untuk menjaga semangat berkarya, berdedikasi, dan bertransformasi dalam 'rumah besar' Indonesia.

 Berikut nomenklatur penghargaan yang diberikan:

 

·        Anugerah Inovasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

·        Anugerah Ekonomi Kerakyatan

·        Anugerah Inklusi Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Berbasis Digital

·        Anugerah Kontribusi Sosial, Budaya, & Perlindungan Masyarakat

·        Anugerah Lingkungan, Energi, & Ketahanan Pangan

·        Anugerah Pembangunan Politik, Hukum, & Demokrasi

·        Anugerah Pertumbuhan Ekonomi & Ekosistem Digital

·        Anugerah Kontribusi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

·        Anugerah Lingkungan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan

·        Anugerah Inovasi Bisnis, Teknologi, dan Layanan Konsumen. (detik.com)

Read More

Mendes Promokan Lumbung Pangan pada Festival Cikondang

Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menghadiri Festival Kampung Adat Cikondang, hari ini. Yandri menyebut Kampung Adat Cikondang miliki pemandangan yang indah jadi jika memungkinkan sebagian wilayah dijadikan Desa Wisata.

Adapun Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) saat ini fokus untuk sukseskan Asta Cita 6 Presiden Prabowo Subianto, yaitu Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.

Detik.com melaporkan bahwa Kesejahteraan itu dimulai dari Desa, olehnya Kemendes PDT mengajak sejumlah pihak untuk kolaborasi, salah satunya Lumbung Kesejahteraan Rakyat.

"Mari kita mulai Lumbung Pangan Desa di Indonesia dari Desa Adat Cikondang," kata Yandri dalam keterangannya, Minggu (9/11/2025).

Yandri menyebut Lumbung Pangan merupakan kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan dikembangkan lagi di desa-desa di Indonesia. Lumbung Pangan Desa ini masuk 12 Rencana Aksi Kemendes PDT yaitu Swasembada Pangan.

Ia pun mengajak warga desa, utamanya Kampung Adat Cikondang untuk menyukseskan program-program Pemerintah yang masuk ke desa-desa seperti Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), BUMDesa hingga Sekolah Rakyat.

Warga desa diminta berpartisipasi dalam menyiapkan bahan baku untuk program MBG seperti Telur, Beras hingga ikan. Hal ini bakal memberi efek ekonomi bagi warga desa.

"Jika desa jadi penyuplai bahan baku untuk MBG akan membuat desa bangkit dari sisi ekonomi," kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Lebih lanjut, Yandri berharap agar program-program Pemerintah yang ada didesa itu kemudian dikolaborasikan untuk mencapai program Indonesia Emas 2045. (detik.com)

Read More

Kapus : " Kita Harus Berlayar Sambil Membangun Kapal"

SERAH TERIMA JABATAN di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDT yang langsung dipimpin oleh Kepala Badan BPSDM PMDDT Dr. Agustomi Masik, M.Dev.Plg dilaksanakan Jumat, 31 Oktober 2025 di Gedung A Lt. 3 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.

Dalam sambutannya Kepala BPSDM menyampaikan pesan bahwa pergantian jabatan mutasi, rotasi maupun promosi adalah hal yang harus disyukuri sebagai siklus untuk mencapai posisi yang terbaik bagi kehidupan karir para pegawai. Jangan terjebak dengan ungkapan Sawang Sinawang.. Mungkin apa yang didapat saat ini tidak sesuai dengan harapan  namun mungkin merupakan pijakan untuk mendapatkan posisi yang kelak lebih bagus.

“Semua tempat dan posisi jabatan memiliki problematika yang beragam oleh karena guna percepatan untuk mencapai tujuan kinerja yang menjadi program Kementerian Bapak Ibu yang dilantik untuk segera merapatkan barisan dan lari kencang. Berkarya jangan pernah menunggu  barisan rapi, kita bermain kano di arum jeram, banyak batu terjal yang harus dilalui sambil jalan.  Kita harus berlayar sambil membangun kapal.. jangan menunggu kapal selesai baru berlayar”.

Lebih lanjut Kepala BPSDM PMDDT juga berpesan untuk pejabat yang digantikan posisi jabatannya sedapat mungkin membuat catatan akhir sebagai dokumen yang dapat dijadikan pijakan  untuk penggantinya pejabat yang baru, kalau belum ada dokumen akhir jabatan yang dibuat dapat menceritakan pengalaman dan problematika kerja kepada pengganti yang baru.

Jabatan Kepala Pusat PPMD dalam kesempatan ini juga bagian dari acara prosesi serah terima jabatan. Dari pejabat lama Drs. Hasman Ma’ani, M.Si kepada Kombes Pol. Heri Lesmono, S.I.K.

Di sambutan perkenalan dengan para pegawai di lingkungan P3MD yang dalam hal ini termasuk jajaran Tenaga Pendamping Profesional Pusat (TPP) Kapus baru di sesi perkenalan menyampaikan cerita bahwa pengalaman memimpin anggota berjumlah banyak pernah menjadi tugas di institusi terdahulu, sama halnya dengan jumlah TPP yang berkisar 30.000  personal lebih tersebar di seluruh Indonesia.

Pemahaman tentang kepastian regulasi yang menjadi pijakan bekerja dalam pendampingan desa dan yang didampingi harus menjadi pemahaman bersama yang dapat menjamin para pihak tidak terjerat dalam masalah hukum sebagaimana yang banyak terjadi di desa-desa yang tersandera masalah Dana Desa. Kolaborasi dan memahami aturan bekerja harus dikedepankan untuk merealisasikan program yang dicanangkan Pimpinan dalam hal ini Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia untuk menjadikan Desa Maju Mandiri sesuai dengan Asta Cita ke Enam Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 31/10/2025

Read More

Yandri Susanto, Menteri Terbaik 3 Hasil Survey Public

 

JAKARTA – SindoNews. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto masuk dalam jajaran tiga besar menteri dengan kinerja terbaik nasional.

Hal itu berdasarkan hasil Survei Strategic and Political Insight Network (SPIN) periode Oktober 2025. Dalam survei yang dilakukan pada 1–9 Oktober 2025 di 38 provinsi, Yandri Susanto meraih tingkat kepuasan publik sebesar 66,9%, menempati posisi ketiga di bawah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dengan 67,5% dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan 67,3%.

Direktur Eksekutif SPIN Mawardin Sidik menjelaskan, capaian tersebut mencerminkan apresiasi masyarakat terhadap program pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi lokal yang dijalankan Yandri Susanto selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.

“Yandri Susanto dinilai publik mampu menjaga kesinambungan program desa dengan inovasi baru yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Publik melihat kerja konkret di lapangan, bukan sekadar wacana,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).

SPIN mencatat, kebijakan-kebijakan yang dijalankan Kementerian Desa, seperti penguatan BUMDes, digitalisasi ekonomi desa, program karya-karya produktif dan advokasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat desa menjadi faktor utama meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerja Yandri. (sumber berita : sindonews)

Read More

Hasil Survey : Publik Apresiasi Kinerja Mendes, Yandi Susanto Masuk Menteri Terbaik

 

JAKARTA – SindoNews. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto masuk dalam jajaran tiga besar menteri dengan kinerja terbaik nasional.

Hal itu berdasarkan hasil Survei Strategic and Political Insight Network (SPIN) periode Oktober 2025. Dalam survei yang dilakukan pada 1–9 Oktober 2025 di 38 provinsi, Yandri Susanto meraih tingkat kepuasan publik sebesar 66,9%, menempati posisi ketiga di bawah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dengan 67,5% dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan 67,3%.

Direktur Eksekutif SPIN Mawardin Sidik menjelaskan, capaian tersebut mencerminkan apresiasi masyarakat terhadap program pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi lokal yang dijalankan Yandri Susanto selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.

“Yandri Susanto dinilai publik mampu menjaga kesinambungan program desa dengan inovasi baru yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Publik melihat kerja konkret di lapangan, bukan sekadar wacana,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).

SPIN mencatat, kebijakan-kebijakan yang dijalankan Kementerian Desa, seperti penguatan BUMDes, digitalisasi ekonomi desa, program karya-karya produktif dan advokasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat desa menjadi faktor utama meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerja Yandri. (sumber berita : sindonews)

Read More

Apel Pagi, Wujud Kedisplinan Birokrasi

APEL PAGI di lingkungan BPSDM PMDDT aktifitas wajib  setiap hari Senen pagi kecuali ada halangan hujan atau kegiatan khusus kementerian, Apel Pagi  diikuti oleh pegawai dan staf di lingkungan BPSDM PMDDT yang di dalam hal ini termasuk TAPM Pusat diselenggarakan mulai pukul 07.45 WIBB hingga selesai di rooftop Gedung A Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.

Apel pagi hari Senen  13 Oktober 2025  dipimpin oleh Drs. Hasman Ma'ani, M.Si selaku Plt. Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal. 

Dalam arahannya sebagai pembina Apel Pagi Kepala Pusat menyampaikan pentingnya disiplin dalam formasi baris berbaris, memperhatikan aba-aba komando dan gerakan yang kompak serta solid. Baris berbaris membentuk sikap displin dan patuh arahan pemimpin barisan dan paham posisioning, yang jika diterapkan pada organisasi kerja terbentuknya hubungan kerja yang taat pada pimpinan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pasukan atau team work sesuai job disk yang disandangnya.

Dalam arahannya Kepala Pusat juga mengingatkan bahwa setiap pegawai BPSDM PMDDT harus senantiasa siap dalam mendapatkan tugas dari pimpinan dan melaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Pedoman pengabdian Kementerian Desa PDT yang tertuang di dalam 12 Rencana Aksi Kementerian Desa PDT 2025 menjadi pesan khusus Pembina Upacara untuk dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh Pegawai dan Staf di lingkungan BPSDM PMDDT khususnya dan Kementerian Desa PDT secara luas.

Read More