Samsir ST.,MSi. "Kami Fasilitasi agar Desa Parutellang Teraliri Listrik Secepatnya"

Kolaka Utara, DestinasiNews.id – Harapan masyarakat Desa Paruttellang, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, untuk menikmati akses listrik semakin terbuka. Desa tersebut merupakan salah satu wilayah di Kolaka Utara yang hingga kini belum teraliri jaringan listrik.

Sebagai langkah awal persiapan program Listrik Desa, tim dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turun langsung ke Desa Paruttellang untuk melakukan pendataan dan survei kondisi di lapangan, Selasa (6/10/2026).

Kunjungan tersebut didampingi Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kolaka Utara Samsir, ST., M.Si., yang juga merupakan Ketua Fraksi PKB, bersama Kepala Desa Paruttellang, Pendamping Desa Kecamatan Ngapa, serta jajaran ULP PLN Kolaka Utara.

Tim yang melakukan survei terdiri dari tiga orang, yakni dua orang dari ESDM dan satu orang dari tingkat provinsi.

Kunjungan dilakukan dalam rangka pengambilan titik koordinat serta pendataan jumlah rumah penduduk, termasuk fasilitas umum yang nantinya menjadi bagian dari data pendukung dalam persiapan pembangunan jaringan listrik desa.

Desa Paruttellang memiliki delapan dusun. Namun, dalam kunjungan kali ini tim baru dapat menjangkau enam dusun, yakni Dusun I sampai dengan Dusun VI. Sementara Dusun VII dan VIII belum sempat dikunjungi karena akses menuju lokasi yang cukup sulit bagi kendaraan roda empat, ditambah waktu yang sudah mendekati magrib.

Meski demikian, kegiatan pendataan dan pengambilan titik koordinat tersebut mendapat sambutan positif dari Pemerintah Desa Paruttellang dan masyarakat. Warga menyambut gembira kedatangan tim karena listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang telah lama dinantikan.

Menurut DestinasiNews,ID bahwa Ketua Komisi III DPRD Kolaka Utara yang juga Ketua Fraksi PKB, Samsir, ST., M.Si., menyampaikan bahwa survei tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Desa Paruttellang dapat terdata secara langsung.

“Ini merupakan langkah awal yang sangat penting. Tim turun langsung melihat kondisi lapangan, mengambil titik koordinat dan mendata jumlah rumah serta fasilitas umum. Kita berharap data ini menjadi dasar untuk proses selanjutnya dalam mewujudkan listrik desa di Paruttellang,” ujar Samsir.

Ia juga berharap pendataan tidak berhenti pada enam dusun yang telah dikunjungi, tetapi seluruh wilayah Desa Paruttellang dapat terakomodasi dalam program tersebut.

“Mudah-mudahan Dusun VII dan VIII juga dapat segera dilakukan pendataan, sehingga seluruh masyarakat Desa Paruttellang bisa mendapatkan akses listrik secara menyeluruh,” tambahnya.

Pemerintah Desa Paruttellang bersama masyarakat menyampaikan apresiasi atas kedatangan tim Kementerian ESDM, PLN, DPRD Kolaka Utara, serta pendamping desa. Masyarakat berharap kunjungan tersebut menjadi awal terealisasinya jaringan listrik di Desa Paruttellang.

Dengan adanya listrik, masyarakat berharap berbagai aktivitas dapat berkembang, termasuk pendidikan, kegiatan ekonomi, pelayanan masyarakat, fasilitas umum, serta kehidupan sosial di desa. (sumber : destinasinews.id)

Read More

Mendes Yandri Minta Pendamping Desa Jadi Agen Perlindungan Sosial

Jakarta - detikcom - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengatakan bahwa Kemendes PDT siap mendukung penuh dan menyukseskan program perlindungan sosial (Perlinsos) untuk masyarakat.

Untuk itu, Kemendes PDT akan melibatkan 25.380 pendamping desa yang tersebar di 37 Provinsi ini untuk menjadi agen Perlinsos yang diharapkan bisa membantu masyarakat untuk mendaftar atau memperbaiki data bantuan sosial.

Kemendes PDT akan berperan sebagai penyedia data pendukung untuk memperkuat penargetan, desain intervensi dan efektivitas program pengentasan kemiskinan berbasis desa.

"Jadi kami memang punya pendamping desa, yang aktif sekarang hampir 26 ribu tersebar di seluruh Indonesia. Fungsinya memang sangat relevan dengan yang kita bahas hari ini," ungkap Yandri dalam keterangannya, Rabu (30/9/2026).

Hal tersebut ia katakan saat menghadiri rapat tingkat Menteri dalam rangka perluasan Perlinsos dan rencana implementasi pada tahun 2027 di gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9).

Lebih lanjut, Yandri mengatakan setidaknya ada enam tugas dan peran strategis Pendamping Desa dalam mendukung Perlinsos seperti halnya fasilitasi identifikasi masyarakat rentan, penguatan akurasi data sosial, edukasi dan sosialisasi program Perlinsos, fasilitasi akses layanan Perlindungan sosial, penguatan pengawasan partisipatif dan penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Perluasan Perlinsos menjadi prioritas nasional untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan masyarakat secara lebih cepat dan tepat sasaran. Ketersediaan data yang akurat dan mutakhir akan menjadi krusial agar program Perlinsos tepat sasaran, inklusif dan berkelanjutan.

"Intinya kami siap bergerak dan kami akan segera melakukan hal-hal teknis. Kita dukung penuh, kami akan bergerak cepat untuk perluasan Perlinsos," ujar mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa perluasan Perlinsos dilakukan sebagai upaya untuk memberikan rasa keadilan dan kebersamaan untuk masyarakat di Indonesia.

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak di Kementerian/Lembaga beserta TNI dan Polri untuk bersatu padu dalam menyukseskan perluasan Perlinsos ini. Semua pihak diharapkan menjadi agen perluasan Perlinsos yang akan terus melakukan pendataan hingga akhir tahun 2026, sehingga pada 2027, bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat bisa tepat sasaran.

"Semua Kementerian/Lembaga, TNI, Polri harus bersatu padu. Ini akan menimbulkan rasa keadilan dan kebersamaan di Republik ini. Kita singkirkan perbedaan-perbedaan, kita konsentrasi untuk ini (Perlinsos). Karena ini merupakan basis dari pemerintah Presiden Prabowo, sukses besar dari pemerintah ini kalau ini bisa kita laksanakan," ujar Luhut.

Sebagai informasi, turut hadir dalam rapat tingkat Menteri ini yaitu Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar serta kepala lembaga terkait.

Lebih lanjut, turut hadir mendampingi Yandri dalam kegiatan ini yaitu Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagoro dan Dirjen Pengembangan Investasi dan Ekonomi Desa Tabrani.(detikcom)

Read More

SKB 3 Kementerian untuk Perempuan dan Perlindungan Anak

 Jakarta - Detik.com. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA), Arifatul Choiri Fauzi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk Perempuan dan Perlindungan Anak di gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, hari ini.

RBI merupakan gerakan kolaboratif lintas sektor dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan kearifan lokal secara holistik, integratif, dan berkelanjutan di desa dan kelurahan. Setidaknya ada tiga hal yang akan dilakukan dalam ruang kolaborasi ini, yakni; penerapan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang responsif gender dan berbasis hak anak, penerapan program pemberdayaan perempuan di desa dan kelurahan, serta pelaksanaan upaya perlindungan perempuan dan anak di desa dan kelurahan.

Dalam sambutannya, Yandri mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik SKB tiga menteri ini dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terutama di tingkat desa. Lebih lanjut, ia mengatakan dalam pelaksanaan RBI ini akan tetap memperhatikan kearifan lokal, karena jumlah desa saat ini sebanyak 75.266 dengan berbagai potensi yang ada.

"Jadi dalam hal nanti pelaksanaannya kita memperhatikan kearifan lokal sehingga nanti dinamika di desa itu tetap akan kita kedepankan potensi desa masing-masing. Maka tadi kami sudah sampaikan beberapa hal yang sudah kami lakukan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," ujar Yandri dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).

"Ini penting, dari sekian program Kementerian Desa, sangat cocok dengan SKB ini. Kami ada program transformasi ekonomi kampung terpadu (TEKAD), itu kebanyakan ibu-ibu atau emak-emak yang kami libatkan dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga dan pemberdayaan perempuan," sambung mantan Wakil Ketua MPR RI ini..

Oleh karena itu, ia menekankan di desa-desa sekarang perempuan tidak hanya dijadikan sebagai objek pembangunan, tapi perempuan harus menjadi sebagai subjek, sebagai pelaku utama pembangunan, termasuk perlindungan anak.

Apalagi saat ini persoalan sosial di desa-desa semakin banyak, seperti kenakalan remaja, peredaran narkoba, judi online dan lain sebagainya, maka peran perempuan sangat krusial dalam menekan persoalan sosial tersebut.

Di sisi lain, Kemendes PDT juga terus menekan persoalan sosial tersebut dengan program desa bebas narkoba hingga program pemuda-pemudi pelopor desa.

"Intinya semuanya kami akan lakukan untuk memastikan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu benar-benar dari lokal Desa. Nah kalau semua desa sudah melakukan itu maka sejatinya kita melakukan pemberdayaan perempuan Indonesia dan melakukan perlindungan anak-anak Indonesia," ungkap Yandri.

Sebagai informasi, setelah penandatanganan SKB, pada kesempatan tersebut juga dilakukan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 dengan pokok pembahasan verifikasi dan validasi terkait dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Turut hadir mendampingi Yandri dalam kegiatan ini yakni Wamendes PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid dan Kepala BPSDM Kemendes PDT Agustomi Masik. (detik.com)

Read More