Selamat Datang di Literasi Pembangunan Desa Kolaka Utara

Mendes Yandri Minta Pendamping Desa Jadi Agen Perlindungan Sosial

Jakarta - detikcom - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengatakan bahwa Kemendes PDT siap mendukung penuh dan menyukseskan program perlindungan sosial (Perlinsos) untuk masyarakat.

Untuk itu, Kemendes PDT akan melibatkan 25.380 pendamping desa yang tersebar di 37 Provinsi ini untuk menjadi agen Perlinsos yang diharapkan bisa membantu masyarakat untuk mendaftar atau memperbaiki data bantuan sosial.


Kemendes PDT akan berperan sebagai penyedia data pendukung untuk memperkuat penargetan, desain intervensi dan efektivitas program pengentasan kemiskinan berbasis desa.


"Jadi kami memang punya pendamping desa, yang aktif sekarang hampir 26 ribu tersebar di seluruh Indonesia. Fungsinya memang sangat relevan dengan yang kita bahas hari ini," ungkap Yandri dalam keterangannya, Rabu (30/9/2026).

Hal tersebut ia katakan saat menghadiri rapat tingkat Menteri dalam rangka perluasan Perlinsos dan rencana implementasi pada tahun 2027 di gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9).

Lebih lanjut, Yandri mengatakan setidaknya ada enam tugas dan peran strategis Pendamping Desa dalam mendukung Perlinsos seperti halnya fasilitasi identifikasi masyarakat rentan, penguatan akurasi data sosial, edukasi dan sosialisasi program Perlinsos, fasilitasi akses layanan Perlindungan sosial, penguatan pengawasan partisipatif dan penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Perluasan Perlinsos menjadi prioritas nasional untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan masyarakat secara lebih cepat dan tepat sasaran. Ketersediaan data yang akurat dan mutakhir akan menjadi krusial agar program Perlinsos tepat sasaran, inklusif dan berkelanjutan.

"Intinya kami siap bergerak dan kami akan segera melakukan hal-hal teknis. Kita dukung penuh, kami akan bergerak cepat untuk perluasan Perlinsos," ujar mantan Wakil Ketua MPR RI ini.


Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa perluasan Perlinsos dilakukan sebagai upaya untuk memberikan rasa keadilan dan kebersamaan untuk masyarakat di Indonesia.

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak di Kementerian/Lembaga beserta TNI dan Polri untuk bersatu padu dalam menyukseskan perluasan Perlinsos ini. Semua pihak diharapkan menjadi agen perluasan Perlinsos yang akan terus melakukan pendataan hingga akhir tahun 2026, sehingga pada 2027, bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat bisa tepat sasaran.

"Semua Kementerian/Lembaga, TNI, Polri harus bersatu padu. Ini akan menimbulkan rasa keadilan dan kebersamaan di Republik ini. Kita singkirkan perbedaan-perbedaan, kita konsentrasi untuk ini (Perlinsos). Karena ini merupakan basis dari pemerintah Presiden Prabowo, sukses besar dari pemerintah ini kalau ini bisa kita laksanakan," ujar Luhut.

Sebagai informasi, turut hadir dalam rapat tingkat Menteri ini yaitu Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar serta kepala lembaga terkait.

Lebih lanjut, turut hadir mendampingi Yandri dalam kegiatan ini yaitu Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagoro dan Dirjen Pengembangan Investasi dan Ekonomi Desa Tabrani.(detikcom)


SKB 3 Kementerian untuk Perempuan dan Perlindungan Anak

 Jakarta - Detik.com. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA), Arifatul Choiri Fauzi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk Perempuan dan Perlindungan Anak di gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, hari ini.

RBI merupakan gerakan kolaboratif lintas sektor dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan kearifan lokal secara holistik, integratif, dan berkelanjutan di desa dan kelurahan. Setidaknya ada tiga hal yang akan dilakukan dalam ruang kolaborasi ini, yakni; penerapan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang responsif gender dan berbasis hak anak, penerapan program pemberdayaan perempuan di desa dan kelurahan, serta pelaksanaan upaya perlindungan perempuan dan anak di desa dan kelurahan.

Dalam sambutannya, Yandri mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik SKB tiga menteri ini dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terutama di tingkat desa. Lebih lanjut, ia mengatakan dalam pelaksanaan RBI ini akan tetap memperhatikan kearifan lokal, karena jumlah desa saat ini sebanyak 75.266 dengan berbagai potensi yang ada.

"Jadi dalam hal nanti pelaksanaannya kita memperhatikan kearifan lokal sehingga nanti dinamika di desa itu tetap akan kita kedepankan potensi desa masing-masing. Maka tadi kami sudah sampaikan beberapa hal yang sudah kami lakukan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," ujar Yandri dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).

"Ini penting, dari sekian program Kementerian Desa, sangat cocok dengan SKB ini. Kami ada program transformasi ekonomi kampung terpadu (TEKAD), itu kebanyakan ibu-ibu atau emak-emak yang kami libatkan dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga dan pemberdayaan perempuan," sambung mantan Wakil Ketua MPR RI ini..

Oleh karena itu, ia menekankan di desa-desa sekarang perempuan tidak hanya dijadikan sebagai objek pembangunan, tapi perempuan harus menjadi sebagai subjek, sebagai pelaku utama pembangunan, termasuk perlindungan anak.

Apalagi saat ini persoalan sosial di desa-desa semakin banyak, seperti kenakalan remaja, peredaran narkoba, judi online dan lain sebagainya, maka peran perempuan sangat krusial dalam menekan persoalan sosial tersebut.

Di sisi lain, Kemendes PDT juga terus menekan persoalan sosial tersebut dengan program desa bebas narkoba hingga program pemuda-pemudi pelopor desa.

"Intinya semuanya kami akan lakukan untuk memastikan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu benar-benar dari lokal Desa. Nah kalau semua desa sudah melakukan itu maka sejatinya kita melakukan pemberdayaan perempuan Indonesia dan melakukan perlindungan anak-anak Indonesia," ungkap Yandri.

Sebagai informasi, setelah penandatanganan SKB, pada kesempatan tersebut juga dilakukan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 dengan pokok pembahasan verifikasi dan validasi terkait dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Turut hadir mendampingi Yandri dalam kegiatan ini yakni Wamendes PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid dan Kepala BPSDM Kemendes PDT Agustomi Masik. (detik.com)

Kemendes - Kopassus Dorong Percepatan Ekonomi Desa

Jakarta -  Detik.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menerima kunjungan Panglima Komando Pasukan Khusus (Pangkopassus) Letjen TNI Djon Afriandi. Pertemuan tersebut membahas rancangan program kolaborasi karya bakti.

Letjen Djon mengatakan dia bersama Mendes Yandri membahas soal kerja sama untuk membangun percepatan ekonomi di desa yang merupakan salah satu program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Ini kebetulan kami datang ke sini awalnya adalah kita mencoba sama-sama, khususnya dari Panglima TNI kemudian Kepala Staf Angkatan Darat, untuk mencoba mensukseskan program dari Asta Cita Bapak Presiden yang keenam, ya, yaitu membangun dari desa, membangun dari bawah untuk percepatan ekonomi," ujar Djon, Kamis (10/9/2026

Baca artikel detiknews, "Kemendes-Kopassus Dorong Percepatan Ekonomi Desa, Bengkulu Sasaran Pertama" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-8656761/kemendes-kopassus-dorong-percepatan-ekonomi-desa-bengkulu-sasaran-pertama. (detik.com/detik/

BIODEVERSITY

KEMENDESA