Tiga Kementerian Sepakat PMK 81 Tahun 2025

 

Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani dan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad memberikan penjelasan terkait terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025.

Dijelaskan Mendes PDT, pihaknya bersama Kemenkeu dan Kemendagri telah melakukan komunikasi intensif berbagai hal, termasuk soal perumusan kebijakan terkait desa dan implementasinya.

"Alhamdulillah, setelah berdiskusi panjang untuk kepentingan nasional dan masyarakat desa, kami menyepakati tindak lanjut yang dapat dilakukan secara bersama-sama, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, melengkapi terbitnya PMK Nomor 81 tahun 2025," kata Mendes Yandri.

Tindak lanjut PMK Nomor 81 Tahun 2025 Pembayaran untuk kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya atau Non earmarked adalah Pertama, menggunakan Sisa Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (Earmarked) untuk membayar kegiatan Non earmarked yang belum terbayarkan. Kedua, menggunakan Dana Penyertaan Modal Desa ke lembaga-lembaga ekonomi yang belum disalurkan dan/atau belum digunakan termasuk Penyertaan Modal ke BUM Desa/BUM Desa bersama untuk ketahanan pangan.

Kemudian, menggunakan sisa anggaran/penghematan anggaran tahun berjalan (tahun 2025) termasuk yang bersumber dari pendapatan selain Dana Desa dan/atau menunda kegiatan yang belum dilaksanakan dan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2025,

"Jika langkah Pertama hingga Empat masih belum mencukupi, maka selisih kekurangan dicatat sebagai kewajiban yang belum dibayarkan untuk dianggarkan dan dibayarkan di Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari pendapatan selain Dana Desa," kata Mendes Yandri.

Kemendagri, Kemendes PDT dan Kemenkeu, kata Mendes Yandri, bakal menerbitkan surat sebagai dasar Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa mengambil langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut Pertama, kewajiban yang belum dibayarkan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025. Kedua, Bupati menugaskan Camat untuk melakukan evaluasi APB Desa Tahun 2025 khusus terhadap pergeseran anggaran untuk mengalokasikan anggaran kegiatan yang belum terbayarkan. Ketiga, Pemerintah Desa segera melakukan Perubahan APB Desa tahun 2025 untuk pergeseran alokasi anggaran.

Keempat, menerbitkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2026 untuk menindaklanjuti SILPA mendahului Perubahan APB Desa 2026 dan Kelima, melakukan Perubahan APB Desa 2026 untuk memanfaatkan SILPA Tahun 2025 dan sumber pendapatan selain Dana Desa untuk mengutamakan penyelesaian kewajiban yang belum dibayar.

"Kami semua optimis langkah-langkah tersebut dapat dijalankan sehingga potensi gagal bayar mendapatkan solusi terbaik. Kami sampaikan terima kasih pada para Ketua Asosiasi yang turut bersama-sama merumuskan tindaklanjut terbaik kita semua," kata Menteri Yandri.

"Agar proses pelaksanaan langkah-langkah tersebut dapat berlangsung cepat dan efektif maka Pemerintah maupun Pemerintah Kabupaten akan terus melakukan pendampingan dan mitigasi," kata Mendes Yandri.

Turut hadir Ketua Asosiasi seperti Asosiasi Pemerintahan Desa Merah Putih, Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia, ASOSIASI PAPDESI, APDESI MERAH PUTIH, AKSI, PPDI dan PABPDSI.

Mendampingi Mendes dan Wamendes, Sekjen Taufik Madjid, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendes PDT.

Foto: Angga/Kemendes PDT

Teks: Firman/Kemendes PDT

Read More

Mendes PDT Raih Tokoh Pengembangan Potensi Desa Berbasis Inovasi

Jakarta -  Detik.Com. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto meraih penghargaan detikcom Awards 2025. Yandri menerima penghargaan sebagai Tokoh Pengembangan Potensi Desa Berbasis Inovasi.

Penghargaan detikcom Awards 2025 digelar di The Westin Jakarta, Selasa (25/11/2025). Penghargaan ini diterima langsung oleh Yandri Susanto.

 Detik.com melaporkan bahwa Yandri Susanto telah membuat kebijakan penting untuk kemajuan desa. Yandri menggagas program 'BumDes Siap Ekspor' di mana ekspor perdana 18,5 ton gula semut sudah dilakukan dari Banyumas ke Hungaria.

 Tak hanya itu, Yandri juga menggagas desa tematik dan One Village One Product (OVOP). Kini desa-desa jadi memiliki produk unggulan yang mampu bersaing dengan pasar internasional.

 Di sektor desa wisata, Yandri telah memajukan destinasi berbasis komunitas yang mengoptimalkan kekayaan alam dan budaya sebagai sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Target ada 15.000 desa maju menjadi desa mandiri dalam lima tahun untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi yang terukur dan berkelanjutan.

Penghargaan ini ditujukan bagi individu, pelaku usaha, dan unsur pemerintah yang telah menorehkan prestasi serta memberi dampak signifikan bagi bangsa.

Awards ini menyoroti karya, tata kelola, dan pencapaian unggul di berbagai bidang. Ajang ini menjadi salah satu cara detikcom untuk menjaga semangat berkarya, berdedikasi, dan bertransformasi dalam 'rumah besar' Indonesia.

 Berikut nomenklatur penghargaan yang diberikan:

 

·        Anugerah Inovasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

·        Anugerah Ekonomi Kerakyatan

·        Anugerah Inklusi Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Berbasis Digital

·        Anugerah Kontribusi Sosial, Budaya, & Perlindungan Masyarakat

·        Anugerah Lingkungan, Energi, & Ketahanan Pangan

·        Anugerah Pembangunan Politik, Hukum, & Demokrasi

·        Anugerah Pertumbuhan Ekonomi & Ekosistem Digital

·        Anugerah Kontribusi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

·        Anugerah Lingkungan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan

·        Anugerah Inovasi Bisnis, Teknologi, dan Layanan Konsumen. (detik.com)

Read More

Rakor TPP Kolut Periode November 2025

Seperti lelakon pada setiap bulannya, maka sluruh jenjang Tenapa Pendamping Profesional (TPP) Kementerian Desa PDT Kabupaten Kolaka Utara kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Periode November 2025, Senin (24/11/25).

Kegiatan yang dipusatkan di Kantor P3MD Kemendesa PDT Kolu, di Lasusu ini, dengan tujuan untuk masing-masing TPP melaporkan progres capaiannya selama satu bulan terakhir. 

Dimana seitap Korcam masing-masing menampilkan progresnya dalam bentuk ppt, yang kemudian TAP melakukan koreksi atau umpan balik terhadap setiap item-item kegiatan. Beberapa kegiatan progres yang telah diprosentasikan masing-masing Korcam diantaranya ;

• Rencana Kerja Tindak Lanut (RKTL) Pembangunan Desa
• Perencanaan 2026 yang meliputi Rebiuw RPJMDes, Penyusunan Dokumen RKPDes, Musdes Khusus Surat Kesiapan Kades untuk 30% Pagu DD Agunan Pinjaman ke Bank oleh Kopdes,
• Pencairan DD Tahap II 2025
• Penyaluran BLT DD 2025
• Progres BUMDes dan Ketapang 2025
• Media Sosial dan Pembuatan Blogspot oleh masing-masing TPP Kecamatan 

Diantara sekian form-form pelaporan masih ada beberapa yang belum mencapai 100 persen penutnatasannya. Hal ini diakibatkan oleh beberapa keteralmabatan dari kegiatan-kegiatan di desa, diantaranya adalah kesibukan lain dari Pemdes. *(sdarampa)

Read More

Panen Perdana Jagung Ketapang Tiwu

Program Ketahanan Pangan 2025 (ketapang) berlahan-lahan telah memberi semangat hidup dan pergerakan ekonomi masyarakat desa, sehingga pertumbuhan ekonomi dan spirit warga dalam memenuhi kebutuhan ekonominya makin mapan.

Hal ini dapat dilihat dari salah satu praktek Ketapang yang ada di Desa Tiwu, Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara, setelah sukse panen perdana ikan nila dengan hasil yan memuaskan. Saat ini panen kedua untuk tanaman jagung.

Tanaman jagung ini terbagi dua varietas, tanaman jangan yang khusus untuk suplay kebutuhan pakan ternak, dan yang kedua khusus untuk dikonsumsi langsung. Panen perdana yang digelar di akhir pekan lalu, dihadiri sejumlah birokrat kecamatan dan desa, serta masyarakat yang selain datang untuk menyaksikan, sekaligus untuk rebus jagung bersama.

Oreintasi penanaman jagung ini menurut Kepala Desa Tiwu, Supryadi, memang lebih banyak areal peruntukan untuk jagung pakan. Hal ini memang sudah sesuai dengan rencana program Ketapang dimana Desa Tiwu akan menjadi suplayar kebutuhan pakan jagung. 

"Kami memang sudah mencanangkan untuk desa ini agar mampu untuk menjadi pemasok kebutuhan pakan. Ya, minimal untuk pakan ternak bagi peternak di dalam desa sendiri, dan selebihnya adalah pasar bebas, yang memang selama ini sudah menjadi langananan para pembelidalam skala bear," ungkap perunawiran TNI ini. 

Dengan hasil ini lanjutnya, maka semakin menambah semangat Pemdes dengan dukungan BUMDes serta warga untuk terus melakukan penanaman jagung. Karena memang masih terdapat sejumlah lahan-lahan yang masih dapat dimanaatkan untuk tanaman jagung. (anthy tiwu)

Read More

Mendes Promokan Lumbung Pangan pada Festival Cikondang

Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menghadiri Festival Kampung Adat Cikondang, hari ini. Yandri menyebut Kampung Adat Cikondang miliki pemandangan yang indah jadi jika memungkinkan sebagian wilayah dijadikan Desa Wisata.

Adapun Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) saat ini fokus untuk sukseskan Asta Cita 6 Presiden Prabowo Subianto, yaitu Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.

Detik.com melaporkan bahwa Kesejahteraan itu dimulai dari Desa, olehnya Kemendes PDT mengajak sejumlah pihak untuk kolaborasi, salah satunya Lumbung Kesejahteraan Rakyat.

"Mari kita mulai Lumbung Pangan Desa di Indonesia dari Desa Adat Cikondang," kata Yandri dalam keterangannya, Minggu (9/11/2025).

Yandri menyebut Lumbung Pangan merupakan kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan dikembangkan lagi di desa-desa di Indonesia. Lumbung Pangan Desa ini masuk 12 Rencana Aksi Kemendes PDT yaitu Swasembada Pangan.

Ia pun mengajak warga desa, utamanya Kampung Adat Cikondang untuk menyukseskan program-program Pemerintah yang masuk ke desa-desa seperti Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), BUMDesa hingga Sekolah Rakyat.

Warga desa diminta berpartisipasi dalam menyiapkan bahan baku untuk program MBG seperti Telur, Beras hingga ikan. Hal ini bakal memberi efek ekonomi bagi warga desa.

"Jika desa jadi penyuplai bahan baku untuk MBG akan membuat desa bangkit dari sisi ekonomi," kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Lebih lanjut, Yandri berharap agar program-program Pemerintah yang ada didesa itu kemudian dikolaborasikan untuk mencapai program Indonesia Emas 2045. (detik.com)

Read More

Kopdes, Ladang Kemajuan Desa Masa Depan

TIWU - Pemerintah Desa Kec.Tiwu sukses melalukan penyusunan RKPDes 2026, dengan sejumlah kegiatan strategis sesuai dengan kebutuhan warga ke depan.

Selain menggelar RKPDes, juga dilakukan reviuw dokumen rencana pembangunan jangka panjang desa (RPJMDes) sebagai tjndaklanjuti hasil putusan MK masa jabatan kepala desa 8 tahun.

Pada kesempatan itu juga digelar musyawarah desa kesediaan kepala desa untuk modal tanggungan pinjaman kepala desa sesuai Permendesa No.10/2025 dan PMK No.49/2025 serta SE Kemendesa No.08/2025 twntang percepatan Musdes Khusus

Kepala Desa Tiwu, Supriadi mengatakan bahwa tiga kegiatan perencanaan memang menjadi wajib dilakukan karena merupakan alas hukum dalam pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdyaan masyarakat.

“Ada dua yg terhitung mendesak untuk dilakukan, yakni musdes kopdes dan pembahasan RKPDes hasil reviuw RPJMDes,” ungkapnya.

Dalam forum terungkap bahwa hal yang sangat mendesak untuk diketahui publik / warga secara meluas adalah kejelasan informasi soal KDPM, hal ini karena menimbulkan berbagai tafsir dan pandangan. Diantaranya adalah skema pinjaman ke bank, dimana PMK 49 menjelaskan bahwa bentuk-bentuk pinjaman selain dapat berupa uang dari bank, juga ditentukan flatform peinjaman.

Disisi lain pada aplikasi Simkopdes, justru jumlah pinjaman sangat dibatasi dan tergantung besaran dana talangan dari Dana Desa, atau 30 persen dari Pagu DD. 

Untuk itu memang perlu langkah-langkah antisipatif dan penjelasan yang mapan dari regulas-regulasi yang ada sehingga manasyarakt mendapatkan informasi yang pasti. 

Sebaliknya, jika hal ini diseriusi dalam pengelolaan manajemen koperasi yang profesional dengan SDM pengelola yang baik, memang akan menjadi harapan masa depan untuk kemajuan desa. "Kami memang terus berupaya untuk ebrbuat yang terbaik bagi Kopdes. Meski pun itu harus bongkar ulang komposisi demi mencapai struktur yang ideal dan kemampuan teknis yang bai," kuncinya.*

Read More

PMK No. 49 / 2025 Tentang Pinjaman KDPM

Read More

Kapus : " Kita Harus Berlayar Sambil Membangun Kapal"

SERAH TERIMA JABATAN di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDT yang langsung dipimpin oleh Kepala Badan BPSDM PMDDT Dr. Agustomi Masik, M.Dev.Plg dilaksanakan Jumat, 31 Oktober 2025 di Gedung A Lt. 3 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.

Dalam sambutannya Kepala BPSDM menyampaikan pesan bahwa pergantian jabatan mutasi, rotasi maupun promosi adalah hal yang harus disyukuri sebagai siklus untuk mencapai posisi yang terbaik bagi kehidupan karir para pegawai. Jangan terjebak dengan ungkapan Sawang Sinawang.. Mungkin apa yang didapat saat ini tidak sesuai dengan harapan  namun mungkin merupakan pijakan untuk mendapatkan posisi yang kelak lebih bagus.

“Semua tempat dan posisi jabatan memiliki problematika yang beragam oleh karena guna percepatan untuk mencapai tujuan kinerja yang menjadi program Kementerian Bapak Ibu yang dilantik untuk segera merapatkan barisan dan lari kencang. Berkarya jangan pernah menunggu  barisan rapi, kita bermain kano di arum jeram, banyak batu terjal yang harus dilalui sambil jalan.  Kita harus berlayar sambil membangun kapal.. jangan menunggu kapal selesai baru berlayar”.

Lebih lanjut Kepala BPSDM PMDDT juga berpesan untuk pejabat yang digantikan posisi jabatannya sedapat mungkin membuat catatan akhir sebagai dokumen yang dapat dijadikan pijakan  untuk penggantinya pejabat yang baru, kalau belum ada dokumen akhir jabatan yang dibuat dapat menceritakan pengalaman dan problematika kerja kepada pengganti yang baru.

Jabatan Kepala Pusat PPMD dalam kesempatan ini juga bagian dari acara prosesi serah terima jabatan. Dari pejabat lama Drs. Hasman Ma’ani, M.Si kepada Kombes Pol. Heri Lesmono, S.I.K.

Di sambutan perkenalan dengan para pegawai di lingkungan P3MD yang dalam hal ini termasuk jajaran Tenaga Pendamping Profesional Pusat (TPP) Kapus baru di sesi perkenalan menyampaikan cerita bahwa pengalaman memimpin anggota berjumlah banyak pernah menjadi tugas di institusi terdahulu, sama halnya dengan jumlah TPP yang berkisar 30.000  personal lebih tersebar di seluruh Indonesia.

Pemahaman tentang kepastian regulasi yang menjadi pijakan bekerja dalam pendampingan desa dan yang didampingi harus menjadi pemahaman bersama yang dapat menjamin para pihak tidak terjerat dalam masalah hukum sebagaimana yang banyak terjadi di desa-desa yang tersandera masalah Dana Desa. Kolaborasi dan memahami aturan bekerja harus dikedepankan untuk merealisasikan program yang dicanangkan Pimpinan dalam hal ini Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia untuk menjadikan Desa Maju Mandiri sesuai dengan Asta Cita ke Enam Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 31/10/2025

Read More

Baniir Tiwu ; 30 Rumah Rusak, 2 Dusun Terisolasi

Setelah dihantam hujan keras selama tiga malam berturut-turut, akhirnya hulu sungai pada gugusan Mattirobulu meluapkan airnya yg membuat banjir hingga ke hilir

Akibat banjir tersebut sesikit dua dusun, Dusun II dan Dusun III Desa Mattirobulu Kec.Tiwu Kab Kolaka Utara menderita dampak air bah.

“Sedikitnya 30 rumah yg ada di Dusun II, dan sebuah jembatan gantung rusak berat,” ungkap Kades Mattirobulu, Riski Handayani.

Praktis kata Kades Perempuan ini kedua dusun tersebut terisolasi, baik krn tidak adanya suplai bantuan yang masuk krn jembatan putis, maupun komunikasi juga macet karena lairan listeik mati total.

Bahkan perkembangan terakhir, meski air perlahan-lahan mulai surut, tapi longsor telah terjadi di Dusun  III, dan sampai saat ini belum diterima informasi lanjutan.

Riski juga sudah menghimbau ke seluruh warganya agar jangan beraktivitas di pinggir sungai, bahkan rumah-rumah yang ada di bantaran sungai dikosongkan saja.

“Kami sudah minta seluruh warga agar menjauhi bantaran sungai, baik krn ancaman banjir susulan, maupun karena longsor,” imbuhnya.

Selain itu, sang Kades juga telah menghadap ke Bupati Kolut untuk koordinasi penanggulangan, minimal untuk tanggap bencana dengan siaga 1.  (SDarampa)

Read More

Mangrove, Sistem Pertahanan Alam Ancam Daratan

 

Kolaka-Totobo. Desa Totobo Kecamatan  Pomalaa merupakan salah satu desa pesisir yang berada di Kabupaten Kolaka yang memiliki beberapa potensi diantaranta Tambak Ikan Bandeng, Udang dan Hutan mangrove serta persawahan

Dari beberapa potensi tersebut telah dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat. Untuk Potensi hutan mangrove yang terletak dipinggir jalan poros totobo belum terkelolah atau dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Desa, BUM Desa dan masyarakat setempat, sehingga menjadi tempat penumpukan sampah saat musim ombak terjadi.

Dalam rangka menjawab permasalah tersebut maka Pemerintah Desa melalui BUM Desa Totobo mencoba mengusulkan kegiatan pengelolaan hutan mangrove menjadi salah satu kekuatan ekonomi desa melalui kegiatan Inovasi Desa

Kegiatan ini bermula saat kunjungan lapangan di Desa Totobo kami selaku TAPM Kabupaten melihat potensi desa yang ada salah satunya kawasan mangrove yang terletak di pinggir jalan poros desa belum termanfaatkan dengan baik. Selanjutnya kami mencoba berdiskusi dengan Pemerintah Desa terkait potensi tersebut agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber kekuatan ekonomi yang ada dengan ide wisata mangrove dan kuliner. Dalam mengawal ide tersebut melalui Pendamping Lokal Desa mengawal kegiatan tersebut melalui proses penyusunan dokumen perencanaan desa dan mulai terdai pada tahun 2019 dengan anggran Rp.381.361.600 melalui Dana Desa

Tujuan dari pengelolaan hutan mangrove tersebut adalah dapat meningkatkan sumber PAD Desa, penurunan angka pengangguran, peningkatan pendapatan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan mangrove serta dapat menjaga keindahan hutan mangrove dari bebrbagai sampah yang ada. (*)

Read More

LANGKAH-LANGKAH FASILITASI RPJMDES

Read More

Permendesa No.10 / 2025

Read More

Yandri Susanto, Menteri Terbaik 3 Hasil Survey Public

 

JAKARTA – SindoNews. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto masuk dalam jajaran tiga besar menteri dengan kinerja terbaik nasional.

Hal itu berdasarkan hasil Survei Strategic and Political Insight Network (SPIN) periode Oktober 2025. Dalam survei yang dilakukan pada 1–9 Oktober 2025 di 38 provinsi, Yandri Susanto meraih tingkat kepuasan publik sebesar 66,9%, menempati posisi ketiga di bawah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dengan 67,5% dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan 67,3%.

Direktur Eksekutif SPIN Mawardin Sidik menjelaskan, capaian tersebut mencerminkan apresiasi masyarakat terhadap program pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi lokal yang dijalankan Yandri Susanto selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.

“Yandri Susanto dinilai publik mampu menjaga kesinambungan program desa dengan inovasi baru yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Publik melihat kerja konkret di lapangan, bukan sekadar wacana,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).

SPIN mencatat, kebijakan-kebijakan yang dijalankan Kementerian Desa, seperti penguatan BUMDes, digitalisasi ekonomi desa, program karya-karya produktif dan advokasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat desa menjadi faktor utama meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerja Yandri. (sumber berita : sindonews)

Read More

Hasil Survey : Publik Apresiasi Kinerja Mendes, Yandi Susanto Masuk Menteri Terbaik

 

JAKARTA – SindoNews. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto masuk dalam jajaran tiga besar menteri dengan kinerja terbaik nasional.

Hal itu berdasarkan hasil Survei Strategic and Political Insight Network (SPIN) periode Oktober 2025. Dalam survei yang dilakukan pada 1–9 Oktober 2025 di 38 provinsi, Yandri Susanto meraih tingkat kepuasan publik sebesar 66,9%, menempati posisi ketiga di bawah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dengan 67,5% dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan 67,3%.

Direktur Eksekutif SPIN Mawardin Sidik menjelaskan, capaian tersebut mencerminkan apresiasi masyarakat terhadap program pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi lokal yang dijalankan Yandri Susanto selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.

“Yandri Susanto dinilai publik mampu menjaga kesinambungan program desa dengan inovasi baru yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Publik melihat kerja konkret di lapangan, bukan sekadar wacana,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).

SPIN mencatat, kebijakan-kebijakan yang dijalankan Kementerian Desa, seperti penguatan BUMDes, digitalisasi ekonomi desa, program karya-karya produktif dan advokasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat desa menjadi faktor utama meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerja Yandri. (sumber berita : sindonews)

Read More

PERMENDESA NO.10 / 2025

Read More

Sapoiha Serahkan BLT Tahap III

  Oleh : Annisa Fauziyyah Syahrir

Bantuan langsung tunai periode bulan juli , agustus , september telah disalurkan secara tunai kepada 10 KPM.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara pada hari Rabu , 17 september 2025 yang dimulai pada pukul 09.00 dan selesai pada puku 10.00 wita  .Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Camat Kecamatan Watunohu , Kepala Desa Sapoiha Beserta perangkat desa ,Ketua BPD Beserta anggotanya , Pendamping desa dan Pendamping Lokal Desa.   

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini merupakan kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah disepakati melalui Musyawarah Desa Penetapan KPM BLT sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Penerima BLT di desa Sapoiha sebagian besar kategori Lansia yang sudah tidak bekerja .

Bantuan langsung Tunai yang diberikan sebanyak Rp. 300.000 perbulan sehingga total yang diterima 10 KPM dari  bulan juli - september tahun 2025 sebanyak Rp. 900.000.

Kegiatan penyaluran BLT berlangsung secara terbuka dan tertib , satu persatu nama penerima dipanggil langsung oleh Kaur keuangan desa sapoiha .

H.  Wisbahuddin selaku kepala Desa Sapoiha menegaskan agar BLT yang diterima dipergunakan sebaik - baiknya untuk mencukupi kebutuhan dasar sehari - hari seperti membeli sembako dan kebutuhan lainnya , jangan sampai dipergunakan untuk kebutuhan yang tidak mendesak .

Pemerintah desa Sapoiha sangat berharap dengan pemberian BLT ini dapat mengurangi beban ekonomi keluarga penerima manfaat. (*)

Read More

Lawekara : Pusat Hortikultra yang Eksotis

 Oleh : Siti Rahman

Kebun hortikultura ini muncul dari kebutuhan warga Desa Lawekar khususnya warga di Dusun 4, akan Pangan Sehat, ekonomis, serta estetika dari tanaman Sayur, buah, obat-obatan, dan hiasan didukung potensi lahan yang ada di Dusun 4 serta nilai ekonominya yang tinggi, yang membuatnya menarik untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan dan sarana meningkatkan kesejahteraan Warga Desa Lawekara.

 Kepala Desa Lawekara , Andi Isti Hasriani, ST , bercerita bahwa pada tahun 2023 tepatnya pada Bulan Juni 2023 dimulailah proses Pembuatan Kebun Hortikultura diawali dengan pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB), hal ini dilakukan untuk memudahkan proses pengerjaan yang sesuai dengan rencana tata letak tanaman dan biayanya.

 

Setelah itu dilanjutkan dengan pembersihan lahan dibulan yang sama hingga Juli, pemilihan bibit sayuran yang tepat, penanaman, dan pemeliharaan dilakukan dibulan Juli hingga Sayuran berhasil dipanen di bulan Agustus. Adapun yang melaksanakan kebun Hortikultura ini Adalah Ibu-ibu Dasawisma Dusun 4 Desa Lawekara dengan Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD Desa Lawekara

 

“Hasil utama kebun hortikultura meliputi produk Pangan untuk konsumsi (Buah, Sayur, Tanaman Obat) yang kaya vitamin mineral dan serat, serta produk estetika (Bunga, Tanaman Hias) untuk memenuhi kebutuhan Rohani dan lingkungan. Selain itu hasil yang diharapkan juga mencakup peningkatan ekonomi petani, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan wisata berbasis pertanian,” ungkap Kades Perempuan ini.

 

yang diharapkan dari kebun hortikultura Adalah peningkatan penyediaan pangan sehat. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Petani khususnya untuk Ibu-ibu Dasawisma, pemberdayaan Masyarakat, serta pelestarian lingkungan melalui praktik berkelanjutan. Selain itu pengembangan Hortikultura juga diharapkan mampu menjadi penyumbang Pendapatan Asli Desa (PAD).

 

Ia juga mengaku, kalau penerima manfa’at utama dari pembuatan kebun hortikultura ini mencakup Masyarakat umum yang tinggal di desa Lawekara yang mengonsumsi hasil Buah, dan Sayur bergizi. Kebun ini juga sangat bermanfa’at sebagai sumber bibit tanaman yang bisa dibagikan kepada Keluarga Miskin Ekstrem dan Stunting di Tingkat keluarga.

 

Kebun hortikultura berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADesa) melalui penciptaan pendapatan langsung bagi petani, penyediaan lapangan kerja, peningkatan ekonomi local melalui penjualan hasil, dan potensi untuk memasarkan hasil kebun keluar daerah sehingga bisa menambah devisa desa. Selain itu, kebun hortikultura juga mendukung ketahanan pangan local dan dapat menggerakkan sektor-sektor ekonomi pendukung lainnya diwilayah desa.

 Keterlibatan dan dukungan dalam pembuatan kebun hortikultura berasal dari berbagai pihak, seperti Pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Daerah), Dinas Ketahanan Pangan, TP PKK (Kabupaten, Kecamatan, dan Desa), Dasawisma (Kabupaten, Kecamatan, dan Desa), Pihak Swasta (Sponsor), dan Masyarakat (dukungan moral dan partisipasi). Kolaborasi ini penting untuk mengatasi keterbatasan pendanaan dan memastikan kebun hortikultura yang berkelanjutan guna mendukung program ketahanan pangan Desa.

 “Pengembangan program dan jenis usaha dalam pembuatan kebun hortikultura meliputi : Penyedian fasilitas dan Infrastruktur, pengelolaan dan penjualan hasil panen serta mengikuti lomba ketahanan pangan tingkat kecamatan,” kuncinya. (*)

Read More

Lahabaru, Siap Produksi Ikan Nila Jumlah Besar

 Oleh : Annisa Fauziyyah Syahrir

Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan desa/kelurahan di tahun 2025.Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menetapkan bahwa setiap desa wajib mengalokasikan minimal 20% dari total Dana Desa  untuk program ketahanan pangan dan hewani.

Berdasarkan keputusan musyawarah Desa yang telah dilaksanakan, maka Badan Usaha milik desa ( Bumdes ) Sejahtera Mandiri desa Lahabaru Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara menyepakati  “ Budidaya ikan Nila “ sebagai kegiatan ketahanan pangan tahun 2025.

 Tepatnya pada hari selasa , 29 Juli 2025 telah dilaksanakan penebaran bibit ikan nila sebanyak 12000 ekor di tambak dengan luas kurang lebih 0,5 Ha..

Penebaran bibit ikan nila   dihadiri oleh Camat Kecamatan Watunohu , Kepala Desa beserta perangkat Desa Lahabaru , Bhabinkamtibmas , Babinsa , dan didampingi langsung oleh Tenaga Ahli dan Pendamping Desa P3MD .

BUM Desa Lahabaru memilih ikan nila karena merupakan komoditas yang relatif mudah dibudidayakan dan memiliki permintaan pasar yang stabil.

Menurut  Syahruddin, selaku  Kepala Desa Lahabaru, “ ikan nila sangat disukai oleh masyarakat setempat .  Penjualan ikan nila dipasaran sangat cepat habis sehingga budidaya ikan nila ini sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai kegiatan ketahanan pangan.

Sebelumnya , telah dilakukan  langkah awal yaitu mengenali potensi unggulan desa. Setelah potensi diidentifikasi, BUMDes Lahabaru didampingi Pendamping Desa menyusun rencana usaha yang mencakup analisis kebutuhan modal, sarana, tenaga kerja, serta target pasar.

Untuk Desa Lahabaru, dana desa 20 persen sebesar Rp. 191.536.000 dengan rincian sewa tambak sebesar 75.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun. Sehingga total dana desa untuk budidaya ikan nila sebanyak Rp. 130.425.000

Adapun Kelebihan dari dana desa 20 persen akan di peruntukan untuk kegiatan lain ketahanan pangan yang lain Yaitu usaha distributor beras.

Dengan kapasitas produksi yang cukup besar ini, diharapkan BUM Desa Lahabaru dapat memenuhi kebutuhan ikan nila di Desa  dan sekitarnya. Sangat besar harapan para pengurus Bumdes Lahabaru budidaya ikan nila ini bisa berhasil sehingga dapat mendukung tujuan Pemerintah  agar desa tidak hanya mengandalkan bantuan pangan, tetapi mampu memproduksi, mengelola, dan mengonsumsi hasil pangan dari lingkungannya sendiri. *

Read More

Apel Pagi, Wujud Kedisplinan Birokrasi

APEL PAGI di lingkungan BPSDM PMDDT aktifitas wajib  setiap hari Senen pagi kecuali ada halangan hujan atau kegiatan khusus kementerian, Apel Pagi  diikuti oleh pegawai dan staf di lingkungan BPSDM PMDDT yang di dalam hal ini termasuk TAPM Pusat diselenggarakan mulai pukul 07.45 WIBB hingga selesai di rooftop Gedung A Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.

Apel pagi hari Senen  13 Oktober 2025  dipimpin oleh Drs. Hasman Ma'ani, M.Si selaku Plt. Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal. 

Dalam arahannya sebagai pembina Apel Pagi Kepala Pusat menyampaikan pentingnya disiplin dalam formasi baris berbaris, memperhatikan aba-aba komando dan gerakan yang kompak serta solid. Baris berbaris membentuk sikap displin dan patuh arahan pemimpin barisan dan paham posisioning, yang jika diterapkan pada organisasi kerja terbentuknya hubungan kerja yang taat pada pimpinan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pasukan atau team work sesuai job disk yang disandangnya.

Dalam arahannya Kepala Pusat juga mengingatkan bahwa setiap pegawai BPSDM PMDDT harus senantiasa siap dalam mendapatkan tugas dari pimpinan dan melaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Pedoman pengabdian Kementerian Desa PDT yang tertuang di dalam 12 Rencana Aksi Kementerian Desa PDT 2025 menjadi pesan khusus Pembina Upacara untuk dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh Pegawai dan Staf di lingkungan BPSDM PMDDT khususnya dan Kementerian Desa PDT secara luas.

Read More

Susunan Redaksi

 

Read More